Persiapan Pengendalian BBM Minim

From: hernawan w

Penulis: Evy Rachmawati | Editor: R Adhi KSP
Kamis, 27 Januari 2011 | 19:37 WIB

Kompas.com/Zulkifli BJ ILUSTRASI:
Kurtubi menuturkan, subsidi yang justru digunakan pemerintah adalah selisih harga pasar Internasional dan harga jual dalam negeri sehingga pemerintah seolah-olah terlihat rugi.
1

JAKARTA, KOMPAS.com - Romahurmuziy, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PPP menyatakan, pemberlakuan pengendalian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi merupakan bentuk koreksi terhadap pola subsidi yang tidak tepat sasaran selama ini. Namun persiapan pemerintah dinilai terlalu sunyi.   

Pemerintah seharusnya segera menyelesaikan kajian menyeluruh dan melaporkannya ke DPR, kata Romahurmuziy, Kamis (27/1), di Jakarta .  

Sejauh ini persiapan pemerintah dalam melaksanakan pengendalian volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih minim. Salah satunya adalah, belum ada kesiapan sosialisasi pada warga yang dialihkan produknya padahal mereka yang terkena dampaknya secara ekonomi dan sosial.   

Kesiapan petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam identifikasi kendaraan yang berhak menerima subsidi juga belum jelas sampai sekarang, apakah seluruh pelat kuning atau ditambah dengan sebagian pelat hitam, ujar Romahurmuziy menambahkan.  

Selain itu kesiapan barang substitusi premium, dalam hal ini Pertamax, dinilai terburu-buru dalam mewacanakannya padahal ternyata ada produk alternatif yakni vigas atau bahan bakar gas cair yang hanya Rp 3.600 per liter setara premium tanpa subsidi. Sampai saat ini baru ada 17 SPBU yang mempunyai dispenser vigas.  

Di Argentina, misalnya, negara memfasilitas vigas sebelum melaksanakan konversi. Hasilnya, sekarang sekitar 80 persen dari transportasi darat di Argentina sudah beralih ke bahan bakar gas cair. Sementara Pertamax masih terus naik harganya sehingga rawan memukul ekonomi masyarakat yang tidak lagi bisa membeli BBM bersubsidi.  

Pihaknya tidak melihat tanda-tanda persiapan bagaimana mengantisipasi pasar gelap BBM secara teknis, agar angkutan kota tidak berubah dari mengangkut penumpang jadi pengangkut BBM. A ntisipasi dampak terhadap usaha kecil dan menengah pelat hitam pengguna transportasi juga belum ada, misalnya memberi kemudahan mengalihkan UKM pelat hitam pengguna pick-up dan mobil box, kata dia.  

Pemerintah juga belum mempersiapkan dampak pengendalian BBM bersubsidi itu terhadap inflasi. Dengan harga BBM non subsidi hampir dua kali dari BBM bersubsidi, maka hal itu dikhawatirkan akan memukul daya beli dan pertumbuhan nasional, ujarnya menambahkan.

--