From: Haryono
Artikel menarik dari Dahlan Iskan yg saat ini sudah menjadi Dirut PLN.
[ Selasa, 17 November 2009 ]
Dahlan Iskan: Dampak Pembangkit Listrik yang "Salah Makan" (1)
Cari Payung yang Berhemat Rp 10 Triliun Per Tahun
DIREKTUR utama PLN harus melakukan ini.
Terutama kalau semua orang menghendaki kelistrikan Indonesia
bisa baik.
Tapi, semua direktur utama PLN, baik yang lalu, yang sekarang,
maupun yang akan datang tidak akan bisa melakukan ini.
Bayangkan.
PLN memiliki banyak sekali pembangkit listrik raksasa yang
mestinya dijalankan dengan gas, kini harus diberi makan solar.
PLTG "salah makan" ini meliputi sekitar 5.000 MW!
Yang 740 MW dua buah ada di dekat Jakarta.
Yang 1.000 MW ada di Gresik.
Yang 750 MW ada di Pasuruan.
Dan di beberapa tempat lagi di Jawa ini.
PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) itu tentu didesain untuk
diberi "makan" gas.
Namun, PLN tidak bisa mendapatkan gas.
Bukankah negeri ini punya banyak gas?
Juga dikenal sebagai pengekspor gas?
Ya. Itu benar.
Tapi, untuk PLN terlalu banyak persoalannya.
Kalau saya uraikan di sini bisa menghabiskan seluruh halaman
surat kabar ini.
Yang jelas, akibat tidak bisa mendapatkan gas,
PLTG-PLTG tersebut diberi makan solar.
Memang desain mesinnya memungkinkan untuk itu,
meski kapasitasnya berkurang sampai 15 persen.
Maka PLTG itu sudah sepantasnya kini disebut PLTS
(Pembangkit Listrik Tenaga Solar).
PLTG "salah makan" inilah salah satu penyebab utama kesulitan
PLN dan sekaligus kesulitan menteri keuangan.
PLTG "salah makan" inilah yang menjadi salah satu penyebab
direksi PLN beserta seluruh staf dan karyawannya telah menjadi
bangsa pengemis.
Tiap bulan PLN harus mengemis ke menteri keuangan untuk bisa
mendapatkan subsidi.
Pada 2008 saja, subsidi itu mencapai Rp 60 triliun setahun.
Baca: Rp 60.000.000.000.000.
Mengapa?
Kalau saja PLN bisa mendapatkan gas, biaya produksi listriknya
bisa lebih murah.
Tinggal hampir separonya.
Harga gas kini sekitar USD 7 dolar/ton ekuivalen.
Padahal, harga solar USD 16 dolar/ton ekuivalen.
Solar itulah "makanan" PLTG yang harganya lebih mahal,
tapi rasanya lebih pahit.
Kapasitas PLTG-nya turun 15 persen.
Dengan menggunakan solar itu, asapnya begitu hitam.
Kalau saja Anda melewati tol dari Bandara Cengkareng ke arah
Tanjung Priok (Jakarta), menengoklah ke utara.
Anda akan melihat di arah pantai dekat Ancol sana banyak
cerobong yang mengeluarkan asap hitam.
Itulah bukti nyata kasus PLTG "salah makan".
Cerobong yang mengeluarkan asap hitam itu pertanda PLTG
tersebut lagi diberi makanan yang salah dan karena itu kentutnya
yang mestinya tidak kelihatan menjadi jelas berwarna hitam.
Kalau saja 5.000 MW PLTG "salah makan" tersebut diberi makanan
yang benar, PLN akan menghemat sedikitnya Rp 10 triliun.
Itu per tahun!
Pasti menteri keuangan yang cantik itu akan kelihatan semakin
cantik karena mulai bisa tersenyum.
Sang menteri barangkali selama ini kesal juga karena setiap bulan
harus melayani pengemis subsidi dengan nilai yang begitu
menggemaskan.
Ada lagi yang lebih menggemaskan.
Sebagai orang swasta yang kalau melakukan investasi
menggunakan 10 kalkulator (agar bisa berhemat),
saya sangat gemas akan keputusan investasi seperti itu di
masa lalu.
Untuk investasi 5.000 MW PLTG "salah makan" tersebut,
menurut perkiraan saya, telah menghabiskan uang sekitar
Rp 100 triliun.
Mayoritas dilakukan waktu Orde Baru.
Anehnya, masih juga diizinkan pembangunan PLTG baru
740 MW di dekat Jakarta.
PLTG ini memang milik swasta.
Tidak memberatkan keuangan PLN.
Tapi, ketika mulai membangun dulu, si swasta minta jaminan
pemerintah bahwa pemerintah pasti bisa memberikan gas
kepadanya.
PLTG baru itu akhirnya selesai dibangun.
Masih gres.
Baru sekitar dua bulan lalu selesai dan mulai beroperasi.
PLTG ini memerlukan gas kira-kira 230 MMBTU
(Million Metric British Thermal Unit).
Seperti sudah bisa diduga, pemerintah tidak bisa menyediakan gas
dari sumber yang baru untuk memenuhi janjinya itu.
Akibatnya, sangat parah.
Baik secara fisik maupun secara akal sehat.
Pemerintah dengan mudah memutuskan mengalihkan gas yang
selama ini untuk jatah PLTG milik PLN ke PLTG baru milik
swasta itu.
Agar janjinya kepada swasta asing terpenuhi.
Saya tidak sampai hati menuliskan akibat fisik yang ditimbulkan
oleh kebijaksanaan ini.
Lalu, bagaimana bisa mengatasi persoalan PLTG
"salah makan" ini?
Mengapa membangun PLTG kalau sudah tahu tidak akan bisa
mendapatkan gas?
Mengapa membangun PLTG kalau setelah dijalankan
mengakibatkan PLN/negara harus menderita kerugian
Rp 10 triliun/tahun?
Dirut PLN harus mengubah itu semua.
Tapi, Dirut PLN, yang sekarang maupun yang akan datang,
tidak akan mampu mengubahnya.
Kecuali diberi payung hukum untuk boleh mengatasinya.
Inilah payung yang sekali diberikan bisa menghasilkan
penghematan Rp 10 triliun per tahun.
Payung, begitu sederhana barangnya.
Puluhan triliun rupiah manfaatnya. (bersambung)
DIREKTUR utama PLN harus melakukan ini.
Terutama kalau semua orang menghendaki kelistrikan Indonesia
bisa baik.
Tapi, semua direktur utama PLN, baik yang lalu, yang sekarang,
maupun yang akan datang tidak akan bisa melakukan ini.
Bayangkan.
PLN memiliki banyak sekali pembangkit listrik raksasa yang
mestinya dijalankan dengan gas, kini harus diberi makan solar.
PLTG "salah makan" ini meliputi sekitar 5.000 MW!
Yang 740 MW dua buah ada di dekat Jakarta.
Yang 1.000 MW ada di Gresik.
Yang 750 MW ada di Pasuruan.
Dan di beberapa tempat lagi di Jawa ini.
PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) itu tentu didesain untuk
diberi "makan" gas.
Namun, PLN tidak bisa mendapatkan gas.
Bukankah negeri ini punya banyak gas?
Juga dikenal sebagai pengekspor gas?
Ya. Itu benar.
Tapi, untuk PLN terlalu banyak persoalannya.
Kalau saya uraikan di sini bisa menghabiskan seluruh halaman
surat kabar ini.
Yang jelas, akibat tidak bisa mendapatkan gas,
PLTG-PLTG tersebut diberi makan solar.
Memang desain mesinnya memungkinkan untuk itu,
meski kapasitasnya berkurang sampai 15 persen.
Maka PLTG itu sudah sepantasnya kini disebut PLTS
(Pembangkit Listrik Tenaga Solar).
PLTG "salah makan" inilah salah satu penyebab utama kesulitan
PLN dan sekaligus kesulitan menteri keuangan.
PLTG "salah makan" inilah yang menjadi salah satu penyebab
direksi PLN beserta seluruh staf dan karyawannya telah menjadi
bangsa pengemis.
Tiap bulan PLN harus mengemis ke menteri keuangan untuk bisa
mendapatkan subsidi.
Pada 2008 saja, subsidi itu mencapai Rp 60 triliun setahun.
Baca: Rp 60.000.000.000.000.
Mengapa?
Kalau saja PLN bisa mendapatkan gas, biaya produksi listriknya
bisa lebih murah.
Tinggal hampir separonya.
Harga gas kini sekitar USD 7 dolar/ton ekuivalen.
Padahal, harga solar USD 16 dolar/ton ekuivalen.
Solar itulah "makanan" PLTG yang harganya lebih mahal,
tapi rasanya lebih pahit.
Kapasitas PLTG-nya turun 15 persen.
Dengan menggunakan solar itu, asapnya begitu hitam.
Kalau saja Anda melewati tol dari Bandara Cengkareng ke arah
Tanjung Priok (Jakarta), menengoklah ke utara.
Anda akan melihat di arah pantai dekat Ancol sana banyak
cerobong yang mengeluarkan asap hitam.
Itulah bukti nyata kasus PLTG "salah makan".
Cerobong yang mengeluarkan asap hitam itu pertanda PLTG
tersebut lagi diberi makanan yang salah dan karena itu kentutnya
yang mestinya tidak kelihatan menjadi jelas berwarna hitam.
Kalau saja 5.000 MW PLTG "salah makan" tersebut diberi makanan
yang benar, PLN akan menghemat sedikitnya Rp 10 triliun.
Itu per tahun!
Pasti menteri keuangan yang cantik itu akan kelihatan semakin
cantik karena mulai bisa tersenyum.
Sang menteri barangkali selama ini kesal juga karena setiap bulan
harus melayani pengemis subsidi dengan nilai yang begitu
menggemaskan.
Ada lagi yang lebih menggemaskan.
Sebagai orang swasta yang kalau melakukan investasi
menggunakan 10 kalkulator (agar bisa berhemat),
saya sangat gemas akan keputusan investasi seperti itu di
masa lalu.
Untuk investasi 5.000 MW PLTG "salah makan" tersebut,
menurut perkiraan saya, telah menghabiskan uang sekitar
Rp 100 triliun.
Mayoritas dilakukan waktu Orde Baru.
Anehnya, masih juga diizinkan pembangunan PLTG baru
740 MW di dekat Jakarta.
PLTG ini memang milik swasta.
Tidak memberatkan keuangan PLN.
Tapi, ketika mulai membangun dulu, si swasta minta jaminan
pemerintah bahwa pemerintah pasti bisa memberikan gas
kepadanya.
PLTG baru itu akhirnya selesai dibangun.
Masih gres.
Baru sekitar dua bulan lalu selesai dan mulai beroperasi.
PLTG ini memerlukan gas kira-kira 230 MMBTU
(Million Metric British Thermal Unit).
Seperti sudah bisa diduga, pemerintah tidak bisa menyediakan gas
dari sumber yang baru untuk memenuhi janjinya itu.
Akibatnya, sangat parah.
Baik secara fisik maupun secara akal sehat.
Pemerintah dengan mudah memutuskan mengalihkan gas yang
selama ini untuk jatah PLTG milik PLN ke PLTG baru milik
swasta itu.
Agar janjinya kepada swasta asing terpenuhi.
Saya tidak sampai hati menuliskan akibat fisik yang ditimbulkan
oleh kebijaksanaan ini.
Lalu, bagaimana bisa mengatasi persoalan PLTG
"salah makan" ini?
Mengapa membangun PLTG kalau sudah tahu tidak akan bisa
mendapatkan gas?
Mengapa membangun PLTG kalau setelah dijalankan
mengakibatkan PLN/negara harus menderita kerugian
Rp 10 triliun/tahun?
Dirut PLN harus mengubah itu semua.
Tapi, Dirut PLN, yang sekarang maupun yang akan datang,
tidak akan mampu mengubahnya.
Kecuali diberi payung hukum untuk boleh mengatasinya.
Inilah payung yang sekali diberikan bisa menghasilkan
penghematan Rp 10 triliun per tahun.
Payung, begitu sederhana barangnya.
Puluhan triliun rupiah manfaatnya. (bersambung)
Rabu, 18 November 2009 ]
Dahlan Iskan: Dampak Pembangkit Listrik yang "Salah Makan" (2-Habis)
Pilihan Realistis atau Yang Radikal
PERTANYAAN: Indonesia begitu kaya gas.
Mengapa PLN sampai tidak bisa mendapatkan gas?
Sehingga sebagian pembangkitnya, sekitar 5.000 MW,
harus diberi "minum" solar yang dalam setahun menghabiskan
uang PLN Rp 80 triliun?
Urusan ini rumitnya bukan main.
Memang yang berhak mengatur perdagangan gas
adalah pemerintah.
Mestinya pemerintah bisa mengaturnya lebih baik.
Tapi, saya masih belum tahu siapa yang disebut pemerintah itu.
Yang jelas, pemilik-pemilik ladang gas adalah perusahaan swasta.
Asing maupun domestik.
Para pemilik ladang gas tentu ingin menjual gasnya dengan
harga terbaik.
Sebab, investasi untuk menemukan ladang gas tidak sedikit.
Maka, PLN harus bersaing dengan pembeli-pembeli lain:
pedagang luar negeri maupun pedagang dalam negeri,
seperti Perusahaan Gas Negara (PGN).
Keinginan lain para pemilik ladang gas adalah ini:
pembeli harus mengambil semua gas yang dihasilkan suatu sumur,
berapa pun jumlahnya.
Di sini PLN ditakdirkan kurang bisa fleksibel.
Sebuah pembangkit listrik tentu sudah didesain memerlukan gas
sekian MMBTU (Million Metric British Thermal Unit).
Sedangkan produksi sebuah sumur gas kadang kurang dari
kebutuhan itu dan kadang sedikit kelebihan.
Dalam hal produksi sebuah sumur gas kelebihan,
katakanlah 15 persen, dari kebutuhan sebuah pembangkit listrik,
dilema muncul: dibeli semua PLN rugi, tidak dibeli semua pemilik
sumur gas rugi.
Maka, mestinya, tidak ada jalan lain kecuali ada kerja sama yang
sangat khusus antara PLN dan PGN.
Kalau PLN mendapatkan sumur gas yang produksinya kelebihan,
kelebihan itu bisa disalurkan ke PGN.
Sebaliknya, kalau produksi sebuah sumur gas kurang dari jumlah
yang diinginkan PLN, PGN yang harus menambahnya.
Sampai sekarang kerja sama seperti itu rasanya belum ada.
Egoisme setiap perusahaan masih sangat menonjol.
Padahal, dua-duanya milik pemerintah.
Memang itu saja belum cukup.
PGN juga sebuah perusahaan yang harus berlaba.
Apalagi, sekarang sudah menjadi perusahaan publik.
PGN sendiri kekurangan gas untuk melayani pelanggannya.
Baik pelanggan rumahan dan terutama pelanggan industri.
Maka, terjadilah persaingan ketat antara PLN dan PGN sebagai
sama-sama pembeli gas dari ladang migas.
Persaingan ini yang sampai sekarang belum mendapatkan
jalan keluar.
Tentu ada yang berdoa agar kedua perusahaan itu
jangan cepat-cepat rukun.
Para pedagang solar (di dalam maupun di luar negeri) yang setiap
tahun mengeruk uang PLN sampai Rp 80 triliun akan kehilangan
bisnis yang mengilap dari pedagangan solar.
Bahwa itu membuat PLN dan pemerintah sulit, yang kurang pintar
kan PLN dan pemerintah sendiri.
Tentu ide yang paling realistis adalah membangun
LNG-gasifikasi terminal.
PLN atau investor yang bekerja sama dengan PLN diminta
membangun terminal LNG-gasifikasi.
PLN atau investor bisa membeli LNG (Liquefied Natural Gas atau
gas alam cair) dari mana saja dalam jumlah yang pas untuk
kepentingan PLN.
Bisa dari Tangguh di Papua, bisa dari Senoro di Luwuk (Sulteng)
bisa juga dari Qatar atau Iran.
Atau dari tempat lainnya.
LNG itulah yang kemudian diubah menjadi gas di sebuah terminal
LNG-gasifikasi.
Terminal ini bisa dibangun di sekitar Cilegon.
Bahkan, sudah pula ada teknolgi baru: terminalnya dibuat terapung
di lepas pantai Jakarta.
Agar dekat dengan "PLTG salah makan" yang sekarang membuat
masalah itu.
Saya tidak melihat jalan lain.
Hanya dua itulah jalan keluarnya: kerja sama yang baik dengan
PGN atau membangun terminal LNG-gasifikasi.
Yang pertama harus difasilitasi pemerintah dan yang kedua harus
difasilitasi pemerintah.
Memang masih ada jalan lain.
Tapi, terlalu radikal.
Lelang saja PLTG-PLTG itu!
Daripada bikin penyakit yang mengisap darah
keuangan pemerintah.
Hasil lelang barang bekas itu untuk dibelikan PLTU bekas yang
direkondisi seperti baru.
Jalan "gila" itu bisa menyelamatkan uang negara setidak-tidaknya
Rp 10 triliun/setahun.
Baca: 10.000.000.000.000/setahun.
Kalau saja di swasta dan saya yang menjadi pemiliknya, saya akan
lakukan yang terakhir ini.
Masih ada penghematan lain yang juga triliunan rupiah.
Tapi, dua seri tulisan ini saja sudah bisa menggambarkan mengapa
PLN mengalami kesulitan selama ini.
Dan mengapa sulit pula dipecahkan. (*)
PERTANYAAN: Indonesia begitu kaya gas.
Mengapa PLN sampai tidak bisa mendapatkan gas?
Sehingga sebagian pembangkitnya, sekitar 5.000 MW,
harus diberi "minum" solar yang dalam setahun menghabiskan
uang PLN Rp 80 triliun?
Urusan ini rumitnya bukan main.
Memang yang berhak mengatur perdagangan gas
adalah pemerintah.
Mestinya pemerintah bisa mengaturnya lebih baik.
Tapi, saya masih belum tahu siapa yang disebut pemerintah itu.
Yang jelas, pemilik-pemilik ladang gas adalah perusahaan swasta.
Asing maupun domestik.
Para pemilik ladang gas tentu ingin menjual gasnya dengan
harga terbaik.
Sebab, investasi untuk menemukan ladang gas tidak sedikit.
Maka, PLN harus bersaing dengan pembeli-pembeli lain:
pedagang luar negeri maupun pedagang dalam negeri,
seperti Perusahaan Gas Negara (PGN).
Keinginan lain para pemilik ladang gas adalah ini:
pembeli harus mengambil semua gas yang dihasilkan suatu sumur,
berapa pun jumlahnya.
Di sini PLN ditakdirkan kurang bisa fleksibel.
Sebuah pembangkit listrik tentu sudah didesain memerlukan gas
sekian MMBTU (Million Metric British Thermal Unit).
Sedangkan produksi sebuah sumur gas kadang kurang dari
kebutuhan itu dan kadang sedikit kelebihan.
Dalam hal produksi sebuah sumur gas kelebihan,
katakanlah 15 persen, dari kebutuhan sebuah pembangkit listrik,
dilema muncul: dibeli semua PLN rugi, tidak dibeli semua pemilik
sumur gas rugi.
Maka, mestinya, tidak ada jalan lain kecuali ada kerja sama yang
sangat khusus antara PLN dan PGN.
Kalau PLN mendapatkan sumur gas yang produksinya kelebihan,
kelebihan itu bisa disalurkan ke PGN.
Sebaliknya, kalau produksi sebuah sumur gas kurang dari jumlah
yang diinginkan PLN, PGN yang harus menambahnya.
Sampai sekarang kerja sama seperti itu rasanya belum ada.
Egoisme setiap perusahaan masih sangat menonjol.
Padahal, dua-duanya milik pemerintah.
Memang itu saja belum cukup.
PGN juga sebuah perusahaan yang harus berlaba.
Apalagi, sekarang sudah menjadi perusahaan publik.
PGN sendiri kekurangan gas untuk melayani pelanggannya.
Baik pelanggan rumahan dan terutama pelanggan industri.
Maka, terjadilah persaingan ketat antara PLN dan PGN sebagai
sama-sama pembeli gas dari ladang migas.
Persaingan ini yang sampai sekarang belum mendapatkan
jalan keluar.
Tentu ada yang berdoa agar kedua perusahaan itu
jangan cepat-cepat rukun.
Para pedagang solar (di dalam maupun di luar negeri) yang setiap
tahun mengeruk uang PLN sampai Rp 80 triliun akan kehilangan
bisnis yang mengilap dari pedagangan solar.
Bahwa itu membuat PLN dan pemerintah sulit, yang kurang pintar
kan PLN dan pemerintah sendiri.
Tentu ide yang paling realistis adalah membangun
LNG-gasifikasi terminal.
PLN atau investor yang bekerja sama dengan PLN diminta
membangun terminal LNG-gasifikasi.
PLN atau investor bisa membeli LNG (Liquefied Natural Gas atau
gas alam cair) dari mana saja dalam jumlah yang pas untuk
kepentingan PLN.
Bisa dari Tangguh di Papua, bisa dari Senoro di Luwuk (Sulteng)
bisa juga dari Qatar atau Iran.
Atau dari tempat lainnya.
LNG itulah yang kemudian diubah menjadi gas di sebuah terminal
LNG-gasifikasi.
Terminal ini bisa dibangun di sekitar Cilegon.
Bahkan, sudah pula ada teknolgi baru: terminalnya dibuat terapung
di lepas pantai Jakarta.
Agar dekat dengan "PLTG salah makan" yang sekarang membuat
masalah itu.
Saya tidak melihat jalan lain.
Hanya dua itulah jalan keluarnya: kerja sama yang baik dengan
PGN atau membangun terminal LNG-gasifikasi.
Yang pertama harus difasilitasi pemerintah dan yang kedua harus
difasilitasi pemerintah.
Memang masih ada jalan lain.
Tapi, terlalu radikal.
Lelang saja PLTG-PLTG itu!
Daripada bikin penyakit yang mengisap darah
keuangan pemerintah.
Hasil lelang barang bekas itu untuk dibelikan PLTU bekas yang
direkondisi seperti baru.
Jalan "gila" itu bisa menyelamatkan uang negara setidak-tidaknya
Rp 10 triliun/setahun.
Baca: 10.000.000.000.000/setahun.
Kalau saja di swasta dan saya yang menjadi pemiliknya, saya akan
lakukan yang terakhir ini.
Masih ada penghematan lain yang juga triliunan rupiah.
Tapi, dua seri tulisan ini saja sudah bisa menggambarkan mengapa
PLN mengalami kesulitan selama ini.
Dan mengapa sulit pula dipecahkan. (*)
No comments:
Post a Comment