Komite sekolah

Salah satu contoh fungsi controllingnya
komite sekolah..
Komite Sekolah di Bandung Tolak
Mobilisasi Bela Negara
TEMPO Interaktif, Bandung - Forum
Komunikasi Komite Sekolah Menengah
Kejuruan di Bandung menolak mobilisasi
pelatihan bela negara bagi seluruh siswa
baru di tempat militer. Pelatihan yang
dimulai sejak kemarin itu diadakan oleh
Dinas Pendidikan Kota Bandung
berdasarkan kesepakatan kepala sekolah.
Menurut Ketua Forum Komunikasi Komite
Sekolah Menengah Kejuruan di Bandung,
Muhammad Husni Thamrin, ada dua
alasan penolakan mereka. Pertama,
rencana itu hanya disetujui sepihak oleh
kepala sekolah tanpa pembahasan dengan
pengurus komite sekolah. Kedua, terkait
biaya pelatihan sebesar Rp 175 ribu per
siswa baru itu dinilai memberatkan orang
tua.
"Kami setuju saja dengan pelatihan itu, tapi
jangan dimobilisasi ke tempat militer.
Kenapa tidak di sekolah saja lalu kita
datangkan pelatihnya," katanya kepada
Tempo, Kamis, 14 Juli 2011.
Forum Komunikasi Komite Sekolah
Menengah Kejuruan di Bandung hari ini
menggelar rapat yang mengundang
pengurus Komite Sekolah SMK Negeri 15.
Pembahasan dimulai dari masalah
pelanggaran penerimaan siswa baru
hingga pelatihan bela negara. "Kami akan
membulatkan suara penolakan pelatihan
itu," ujarnya. Keputusan itu selanjutnya
akan disampaikan ke Dinas Pendidikan
Kota Bandung.
Kepala Bidang SMA dan SMK Dinas
Pendidikan Kota Bandung Dedi Darmawan
mengatakan pelatihan yang melibatkan
seluruh SMA dan SMK Negeri itu baru
dimulai tahun ini. Berbeda dengan tahun
sebelumnya yang hanya dilakukan masing-
masing sekolah, saat ini pelatihan
dipusatkan di institusi militer. "Latihan
berdasarkan Permendiknas Nomor 39
Tahun 2008, isinya termasuk bela negara,"
ujarnya.
Pelatihan ini wajib diikuti seluruh siswa
baru SMA dan SMK Negeri. Dananya
berasal dari anggaran pendapatan dan
belanja sekolah. "Jadi, kalau ada siswa yang
nggak ikut, rugi, karena sudah
dianggarkan," katanya. Pelatihan
dipusatkan di institusi militer itu karena
fasilitas sekolah, seperti kamar mandi,
dianggap kurang untuk menampung
seluruh peserta.
Menurut Dedi, pihaknya dan seluruh
kepala sekolah sepakat membuat pelatihan
itu dengan metode dan materi yang
seragam. Biaya pun ditetapkan sebesar Rp
175 ribu per siswa. Pelatihan itu
berlangsung selama 4 hari 3 malam.
Dari lembaran jadwal pelatihan yang
diperoleh Tempo, pelatihan dimulai 11 Juli
hingga 10 Oktober 2011. Setiap periode
pelatihan diikuti dua sampai tiga sekolah.
Sekolah pertama yang ikut pelatihan itu
adalah SMAN 3 dan SMKN 11. Tempat
pelatihan itu di Sekolah Calon Perwira TNI
Angkatan Darat Hegarmanah dan Rindam
Secaba Angkatan Darat di Bihbul, Ujung
Berung.
Wakil Kepala SMAN 3 Bidang Manajemen
Mutu, Firmansyah, mengatakan pelatihan
dimulai kemarin hingga Jumat mendatang.
Beberapa materi bela negara dan
kedisiplinan yang diajarkan berupa materi
tertulis dan latihan fisik. Misalnya pelajaran
agama hingga latihan baris-berbaris. "Ini
untuk membentuk perubahan mental
supaya tidak cengeng dan lebih percaya
diri," katanya.
Ketua Forum Orang Tua Siswa Dwi
Subawanto mengatakan jika kebijakan bela
negara itu mengacu pada peraturan
Menteri Pendidikan Nasional, harusnya
biaya pelatihannya ditanggung oleh
pemerintah, bukan orang tua.
Adapun Kepala Dinas Pendidikan Kota
Bandung Oji Mahroji menyatakan hal yang
berbeda. Pelatihan kepemimpinan siswa
belum ditetapkan Dinas. "Masih dirancang
hingga 3 bulan ke depan, belum tahu akan
kerja sama dengan siapa," katanya.
Pelatihan itu, lanjutnya, hanya untuk
menyiapkan kader Organisasi Siswa Intra
Sekolah. Pesertanya pun tak wajib seluruh
siswa baru, melainkan 2-5 orang sesuai
pilihan sekolah. Soal daftar gelombang
peserta pelatihan itu, Oji membantah
kebenarannya jika tidak ada tanda tangan
pejabat Dinas Pendidikan. "Jadwal itu tidak
berlaku," katanya.
ANWAR SISWADI

adi wisaksono